Seorang hakim federal menolak permohonan yang diajukan oleh xAI untuk menghentikan gugatan dari NAACP yang menuduh perusahaan milik SpaceX tersebut tidak memiliki izin operasional untuk turbin gas yang menggerakkan pusat data Colossus di dekat Memphis.
Tuduhan Pelanggaran Undang-Undang Udara Bersih
Gugatan tersebut dilayangkan oleh Southern Environmental Law Center atas nama NAACP. Organisasi tersebut menyatakan bahwa perusahaan kecerdasan buatan itu telah memasang dan menjalankan setidaknya 35 turbin pembakaran serta sumber polusi udara lain di lokasi Colossus tanpa mengantongi izin pra-konstruksi maupun izin udara operasional yang dipersyaratkan. xAI juga dituduh melanggar Undang-Undang Udara Bersih (Clean Air Act).
Dalam upaya pembelaannya, xAI meminta agar gugatan itu dibatalkan dengan dalih bahwa turbin-turbin tersebut masuk dalam kategori sumber bergerak sehingga dibebaskan dari kewajiban izin. Perusahaan juga berpendapat bahwa pihak penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.
Hakim Debra M. Brown memutuskan bahwa klaim para penggugat akan tetap dilanjutkan. Menurut pertimbangan hakim, para penggugat memiliki kedudukan hukum berdasarkan Undang-Undang Udara Bersih, turbin pembakaran tidak dikategorikan sebagai sumber bergerak menurut Rencana Implementasi Negara bagian, serta ketentuan gugatan warga negara tidak melanggar konstitusi.
Menanggapi argumen xAI mengenai inkonstitusionalitas gugatan warga negara, Hakim Brown menjelaskan bahwa para penggugat bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri dan menuntut sanksi guna memulihkan kerugian yang mereka alami, sehingga mereka tidak sedang menjalankan kekuasaan eksekutif pemerintah federal.
Tanggapan NAACP dan Penolakan Serupa
Direktur Keadilan Lingkungan dan Iklim NAACP, Abre’ Connor, menyatakan bahwa putusan ini merupakan kemenangan penting dalam upaya mereka menuntut pertanggungjawaban xAI. Sebelumnya pada bulan ini, permohonan serupa untuk menghentikan kasus dari Departemen Kehakiman juga telah ditolak.
Connor menegaskan bahwa pengadilan telah berulang kali menolak upaya xAI dan Departemen Kehakiman untuk menghentikan kasus Undang-Undang Udara Bersih milik NAACP, serta mengonfirmasi hak mereka untuk mencari keadilan bagi warga terdampak polusi.
Gugatan terhadap xAI ini bergulir di tengah gelombang penolakan publik yang semakin kuat terhadap keberadaan pusat data. Sejumlah wilayah di Amerika Serikat mulai mempertimbangkan pembatasan serupa atau mengeluarkan kebijakan moratorium, termasuk New York yang baru saja memberlakukan moratorium bagi pusat data baru.
Gelombang protes tersebut juga mendorong perusahaan seperti Amazon dan Microsoft untuk berjanji menghentikan penggunaan perjanjian kerahasiaan dalam urusan mereka dengan lembaga pemerintah, yang berpotensi menjadi isu penting menjelang pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat.
Sumber: TechCrunch
