Daftar Isi
Sebagian besar perhatian menjelang pemilu paruh waktu tertuju pada perebutan kendali Kongres Amerika Serikat. Namun, pemilihan tingkat negara bagian yang krusial juga sedang berlangsung dan membawa konsekuensi jangka panjang bagi masa depan negara tersebut.
Peran Eksekutif Negara Bagian
Tahun ini, 36 negara bagian di Amerika Serikat akan memilih gubernur baru yang bertindak sebagai pejabat terpilih paling berkuasa di tingkat pemerintahan negara bagian. Proporsi perlombaan yang berpusat pada kursi kosong tercatat sangat tinggi, tanpa adanya gubernur petahana yang mencalonkan diri kembali. Sebanyak 19 perlombaan mengalami situasi di mana pejabat saat ini menghadapi batasan masa jabatan, seperti Gubernur dari Partai Demokrat California Gavin Newsom, atau secara sukarela memilih untuk tidak maju lagi seperti Gubernur dari Partai Republik Iowa Kim Reynolds. Pergantian kepemimpinan historis ini menciptakan potensi perubahan signifikan di beberapa negara bagian.
Gubernur berfungsi sebagai kepala eksekutif negara bagian yang mengawasi departemen dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyediaan layanan publik. Kekuasaan mereka bervariasi di tiap negara bagian, namun secara umum gubernur mengusulkan anggaran, menunjuk pejabat senior negara bagian, mengarahkan lembaga dalam menegakkan hukum, serta mengeluarkan perintah eksekutif. Mereka juga memiliki kewenangan untuk menandatangani rancangan undang-undang yang disahkan oleh legislatif negara bagian atau memvetonya.
Salah satu bidang pengaruh gubernur yang paling terlihat adalah hak reproduksi. Sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan pada tahun 2022 bahwa tidak ada hak konstitusional atas akses aborsi, pemerintah negara bagian memegang peran sentral dalam menentukan legalitas prosedur tersebut. Masing-masing negara bagian kini dapat mengatur aborsi di wilayahnya, di mana sekitar 13 badan legislatif negara bagian telah mengesahkan larangan aborsi secara total atau hampir total.
Guttmacher Institute, sebuah organisasi hak reproduksi yang berbasis di Amerika Serikat, mencatat bahwa sekitar belasan gubernur telah mengeluarkan perintah eksekutif guna mengurangi dampak buruk dari larangan tersebut. Melalui perintah eksekutif, gubernur dapat dengan cepat mendeklarasikan perlindungan langsung bagi para penyedia layanan dan pasien, yang sangat membantu di negara bagian seperti Carolina Utara di mana gubernurnya mendukung hak aborsi namun badan legislatifnya tidak, demikian penjelasan organisasi tersebut.
Selain itu, gubernur dapat mempengaruhi cara penyelenggaraan pemilu di Amerika Serikat. Di beberapa negara bagian, gubernur menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengawasi pemilu, sementara di negara bagian lain para pejabat tersebut dipilih secara independen. Gubernur juga dapat menandatangani atau memveto undang-undang yang mengubah aturan pemungutan suara sehingga memberi mereka pengaruh besar atas administrasi pemilu.
Menantang Pemerintah Federal dan Batu Loncatan Presiden
Gubernur turut membentuk cara negara bagian merespons pemerintah federal. Mereka dapat menantang kebijakan federal di pengadilan atau bernegosiasi dengan Washington mengenai pendanaan dan persyaratan program. Pemerintah negara bagian juga memegang peran utama dalam mengimplementasikan program yang didanai federal, sehingga kerja sama antara gubernur dan Gedung Putih menjadi hal yang penting.
Salah satu contoh terjadi setelah kebijakan layanan kesehatan andalan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act), disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2010. Setelah pengesahan tersebut, banyak gubernur berada dalam posisi untuk memutuskan apakah negara bagian mereka mengadopsi perluasan Medicaid, sebuah program asuransi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, di dalam undang-undang tersebut.
Sebagai kepala eksekutif negara bagian, gubernur memiliki panggung unik untuk menampilkan bakat politik mereka. Banyak dari mereka menggunakan jabatan gubernur untuk melompat ke posisi tertinggi negara, yakni kursi kepresidenan. Setidaknya 17 mantan presiden Amerika Serikat, termasuk Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, dan George W. Bush, pernah menjabat sebagai gubernur sebelum menduduki Gedung Putih.
Kendati demikian, ambisi presiden sejumlah gubernur harus kandas akibat reaksi keras terhadap kebijakan tingkat negara bagian mereka. Eagleton Institute of Politics memperkirakan bahwa hanya 53 persen calon presiden yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur berhasil meraih kemenangan dalam pemilu mereka.
Menyiapkan Panggung untuk Tahun 2028
Pemilihan paruh waktu tahun ini diperkirakan akan menjadi penentu panggung bagi pemilihan presiden pada tahun 2028. Sejumlah gubernur yang akan segera mengakhiri masa jabatannya masuk dalam jajaran bakal calon yang potensial.
Newsom, yang menjabat sebagai Gubernur California sejak tahun 2019, tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga tahun ini. Sebaliknya, ia banyak dispekulasikan sebagai kandidat terdepan untuk nominasi Partai Demokrat pada tahun 2028 setelah memantapkan diri sebagai kritikus vokal terhadap Presiden dari Partai Republik Donald Trump.
Beberapa kandidat potensial dari Partai Demokrat lainnya juga terkunci dalam kampanye pemilihan ulang pada siklus paruh waktu ini yang dapat berfungsi sebagai pratinjau untuk pencalonan presiden di masa depan. Mereka meliputi Wes Moore dari Maryland dan Josh Shapiro dari Pennsylvania.
