Hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara tengah memanas dalam beberapa pekan terakhir, diwarnai insiden ledakan ranjau darat, uji coba senjata, serta pengaktifan kembali sistem pengeras suara propaganda. Di tengah ketegangan tersebut, para politisi di Seoul juga merasa cemas bahwa sekutu utama mereka, Amerika Serikat, dapat mengabaikan faktor keamanan Korea Selatan demi mencapai terobosan diplomatik dengan Pyongyang.
Kecemasan atas Manuver Washington
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengindikasikan keinginan untuk kembali menggelar pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, dengan potensi pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 18 November di kota Shenzhen, China, di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan melaporkan dalam rapat tertutup komite intelijen bahwa Kim Jong Un telah membahas kemungkinan pertemuan dengan Trump saat ia menemui para pejabat senior Politbiro China di Dandong.
Kekhawatiran di Seoul semakin menguat setelah Washington mengusulkan perundingan tiga pihak dengan Rusia dan China terkait nasib Ukraina tanpa mengundang perwakilan dari Kyiv. Para pengamat di Seoul khawatir Presiden Trump akan melakukan langkah serupa untuk memotong jalur Korea Selatan dalam isu Semenanjung Korea. Menurut Kim Sang-woo, mantan politisi dan pengurus Kim Dae-jung Peace Foundation, saat ini tengah terjadi krisis kepercayaan antara kedua pemerintahan akibat sanksi tarif, pembatasan perdagangan, serta desakan agar Seoul membayar lebih untuk biaya pasukan AS yang ditempatkan di negara tersebut, seperti dilaporkan Deutsche Welle (DW).
Kim Sang-woo menambahkan bahwa para diplomat Presiden Lee kehilangan akses ke personel pengambil keputusan utama di Gedung Putih, seraya menduga bahwa keinginan Trump untuk bertemu Kim Jong Un didorong oleh ambisinya untuk meraih Hadiah Nobel Perdamaian melalui upaya mengakhiri Perang Korea secara formal.
Dilema Senjata Nuklir dan Respons Sekutu
Profesor studi internasional dari Kongju National University, Lim Eun-jung, menilai bahwa skenario paling berbahaya adalah apabila AS mengakui Pyongyang sebagai kekuatan nuklir dan membiarkan negara itu mempertahankan rudal jarak pendek yang dapat menjangkau Korea Selatan dan Jepang, meski rudal jarak jauh yang mengancam AS dilucuti. Situasi ini, kata Lim kepada DW, memicu perdebatan di dalam negeri mengenai perlunya Korea Selatan membangun deterens nuklirnya sendiri di tengah ketidakpastian komitmen pertahanan Amerika Serikat.
Eskalasi terbaru ini terjadi di tengah upaya Presiden Lee untuk memperbaiki komunikasi dengan Pyongyang, yang sempat memicu ketegangan dengan sekutu Eropa akibat pengiriman pasukan dan amunisi Korea Utara untuk membantu Rusia dalam perang di Ukraina. Saat berkunjung ke Korea Selatan, Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan bahwa keamanan Korea berkaitan erat dengan keamanan Eropa, seraya menyerukan pembentukan aliansi kekuatan menengah untuk menghadapi unilateralisme.
Meski belum dipastikan apakah Seoul akan merespons seruan Merz untuk mendekati Uni Eropa, pemerintah Korea Selatan saat ini dinilai tengah menghadapi situasi pelik akibat minimnya jalur komunikasi dan kepercayaan, baik dengan Korea Utara maupun Amerika Serikat.
Sumber: Deutsche Welle
