Daftar Isi
Amerika Serikat ternyata mempunyai lembaga perbankan milik pemerintah yang berakar dari gerakan sosialis-populis lebih dari satu abad lalu, namun saat ini justru memperoleh dukungan luas dari Partai Republik. Lembaga tersebut bernama Bank of North Dakota, yang menjadi satu-satunya bank milik negara bagian yang masih beroperasi di AS dengan total aset mencapai sekitar US$11 miliar atau setara dengan Rp199,1 triliun.
Berdiri dari Gerakan Sosialis
Bank of North Dakota terbentuk pada tahun 1919 usai kelompok Nonpartisan League menguasai wilayah North Dakota dan mengampanyekan kepemilikan publik pada sektor-sektor strategis, termasuk industri perbankan. Lebih dari seratus tahun berselang, lembaga itu tetap bertahan di kawasan yang dikenal konservatif dan dimenangkan oleh Donald Trump dengan selisih suara melampaui 36 poin persentase pada pemilihan presiden 2024.
Gubernur North Dakota dari Partai Republik, Kelly Armstrong, menyatakan bahwa keberadaan bank tersebut merupakan suatu keunikan di tengah peta politik daerahnya. “Kita adalah salah satu negara bagian paling konservatif di Amerika Serikat, namun kita memiliki bank yang dikelola negara bagian,” ucap Armstrong, seperti dilaporkan CNBC International pada Jumat (30/10/2026).
Ia menyatakan rasa syukurnya atas operasional bank yang masih berjalan, meskipun ia meragukan institusi serupa bisa dengan mudah dibentuk apabila baru diajukan pada masa sekarang. Pandangan senada disampaikan oleh sejumlah senator AS seperti Kevin Cramer dan John Hoeven, serta mantan Gubernur North Dakota yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri AS, Doug Burgum. Cramer menyebut lembaga keuangan itu dulunya sering dicemooh sebagai eksperimen sosialisme, namun kini mulai dilirik oleh kalangan politik lain. “Kita hidup di era populisme,” ujar Cramer.
Mendukung Ekonomi Daerah
Operasional Bank of North Dakota berbeda dari bank ritel pada umumnya karena berfungsi menyimpan dana pemerintah negara bagian serta bermitra dengan bank-bank komunitas untuk menyalurkan berbagai pembiayaan. Pembiayaan tersebut meliputi pinjaman sektor pertanian, properti komersial, dunia pendidikan, hingga proyek pembangunan ekonomi lokal. Keuntungan yang didapatkan nantinya dikembalikan ke kas negara bagian atau dialokasikan untuk membiayai program ekonomi.
Presiden sekaligus CEO Bank of North Dakota, Don Morgan, menilai lembaganya sebagai sarana finansial yang mampu memberikan dampak positif yang besar apabila dijalankan secara tepat. “Jika digunakan dengan cara yang salah, konsep ini bisa menjadi agak berbahaya. Namun, jika digunakan dengan tepat, ini bisa menjadi instrumen keuangan yang sangat ampuh,” kata Morgan, seraya menekankan bahwa bank tidak boleh bersaing langsung dengan lembaga keuangan lokal.
Menyelamatkan Batu Bara
Fungsi bank ini pernah terlihat nyata ketika membantu proses penyelamatan Coal Creek Station, yakni pembangkit listrik tenaga batu bara di North Dakota. Pada tahun 2020, pemilik sebelumnya yaitu Great River Energy berencana menutup fasilitas tersebut akibat mengalami kerugian. Pemerintah negara bagian kemudian berupaya mencari pembeli demi mempertahankan fasilitas yang menyerap lapangan kerja dan memasok listrik.
Dalam skema tersebut, Bank of North Dakota membantu kelancaran transaksi penjualan pembangkit beserta jalur transmisinya. Melalui North Dakota Transmission Authority, diterbitkan obligasi senilai US$150 juta atau sekitar Rp2,715 triliun untuk mendukung pembelian jalur transmisi, di mana Bank of North Dakota bertindak sebagai pembeli obligasi tersebut.
CEO Rainbow Energy Center, Stacy Tschider, mengungkapkan bahwa perusahaannya tidak akan sanggup merealisasikan transaksi pembelian itu tanpa dukungan dari pihak bank.
Jadi Inspirasi
Keberhasilan model yang diterapkan North Dakota menginspirasi sejumlah politisi, khususnya dari Partai Demokrat dan kubu progresif, untuk mengusulkan pendirian bank publik di daerah lain. Wilayah-wilayah seperti New York, Washington, Massachusetts, New Mexico, dan California tercatat pernah mengupayakan atau menjajaki kebijakan serupa untuk membantu pemerintah membiayai infrastruktur, perumahan, serta kebutuhan ekonomi lokal.
Meski demikian, gagasan tersebut juga menghadapi penolakan dari sektor industri perbankan. American Bankers Association berpandangan bahwa bank publik berpotensi membebani para pembayar pajak serta membuka celah campur tangan politik dalam proses pengambilan keputusan pinjaman. “Intervensi politik yang keliru hanya akan merugikan konsumen dan perekonomian,” ujar juru bicara asosiasi tersebut, Josh Britton.
Menanggapi hal tersebut, Morgan berpendapat bahwa model bank publik tetap bisa diterapkan di wilayah lain asalkan tata kelolanya dirancang secara matang dan faktor kesehatan bank selalu diutamakan. “Bank Anda dapat melakukan apa pun yang diinginkan oleh negara bagian Anda, selama hal tersebut tidak mengganggu kesehatan bank itu sendiri,” tutur Morgan.
