Daftar Isi
Sebuah petisi yang mendesak pemerintah Prancis untuk melarang penayangan sebuah saluran berita televisi telah mengumpulkan lebih dari 500.000 tanda tangan. Saluran tersebut dikenal memiliki pendirian keras mengenai isu imigrasi dan kriminalitas, serta dituduh berkontribusi melalui pemberitaannya yang sensasional terhadap pembunuhan bermotif rasis terhadap seorang pria kulit hitam.
Lonjakan Dukungan Usai Pembunuhan Rasis
Petisi untuk menutup CNews sebenarnya sudah diluncurkan pada bulan Juni lalu, namun dukungan melonjak tajam setelah seorang pria Prancis keturunan Kongo tewas dalam serangan berlatar belakang rasis di pinggiran kota Paris pada tanggal 23 Oktober. Seorang pria berusia 39 tahun telah didakwa atas pembunuhan serta percobaan pembunuhan terkait insiden yang terjadi di kota penyangga Trappes dan La Verriere di sebelah barat Paris tersebut. Jaksa penuntut menyatakan bahwa pelaku mengaku menargetkan individu-individu yang tampak seperti Muslim, Afrika, atau Afrika Utara.
Media-media Prancis melaporkan bahwa tersangka merupakan penonton setia CNews. Saluran tersebut kerap digambarkan sebagai versi Prancis dari Fox News dan menuai kritik lantaran memberikan ruang penyiaran yang terlalu besar untuk retorika anti-imigran.
Kritik Terhadap Kepemilikan dan Konten Saluran
Petisi yang menuntut agar CNews dicabut dari penyiaran di Prancis berargumen bahwa stasiun televisi yang dimiliki oleh miliarder konservatif Prancis, Vincent Bollore, tersebut bukan merupakan saluran informasi melainkan mesin propaganda. Sejumlah kritikus mengeklaim bahwa siaran CNews semakin menyerupai garis politik yang diusung oleh partai sayap kanan National Rally (RN) pimpinan Le Pen, yang memimpin perolehan jajak pendapat menjelang pemilihan presiden tahun depan. Le Pen sendiri telah menjanjikan privatisasi penyiaran publik di Prancis, sebuah kebijakan yang akan memberikan keuntungan bagi CNews.
Dalam aksi unjuk rasa terkait biaya hidup nasional pada 17 Oktober lalu, para demonstran melemparkan proyektil dan memecahkan kaca jendela di kantor pusat saluran tersebut di Paris. Sementara itu, dua anggota parlemen dari Partai Hijau mendesak majelis rendah parlemen Prancis untuk mencabut akreditasi CNews demi melindungi demokrasi dari kebencian rasis. Sebelumnya pada tahun ini, Prancis juga telah mengusir komentator berita asal Rusia, Xenia Fedorova, yang dituduh menyebarkan propaganda Kremlin melalui CNews.
Tanggapan CNews dan Aturan Parlemen
Saluran tersebut juga dituduh menyiarkan komentar rasis mengenai Bally Bagayoko, seorang warga Prancis keturunan Mali yang menjabat sebagai wali kota di wilayah pinggiran terbesar Paris, Saint-Denis, serta dikenal karena perannya membela para pelajar dari kekerasan polisi dalam demonstrasi baru-baru ini. CNews, yang sebelumnya telah membantah tuduhan bahwa mereka mempromosikan pandangan sayap kanan serta kiasan rasis dengan dalih membela kebebasan berekspresi, menyampaikan kepada kantor berita AFP bahwa mereka tidak akan memberikan komentar terkait petisi politik tersebut.
Ketika diluncurkan pada tahun 2017, CNews hanya memiliki pangsa pasar sebesar 1 persen, tetapi pada tahun lalu berhasil menjadi saluran berita gratis yang paling banyak ditonton di Prancis. Berdasarkan aturan Majelis Nasional, sebuah perdebatan publik dapat diselenggarakan di parlemen apabila sebuah petisi berhasil mengumpulkan sedikitnya 500.000 tanda tangan. Kendati demikian, sebuah komisi parlemen harus terlebih dahulu meninjau petisi tersebut dan memutuskan apakah perdebatan itu dapat dilangsungkan.
