Daftar Isi
Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo Joseph Kabila kini kembali bertransformasi menjadi seorang pemimpin pemberontak di usia 55 tahun. Langkah ini menandai babak baru dalam politik negara tersebut setelah ia sebelumnya pernah berjuang dalam aliansi pemberontak yang membawa ayahnya berkuasa pada tahun 1997.
Aliansi Baru dan Reaksi Publik
Kabila ditunjuk sebagai pemimpin Front for the Refoundation of the Nation (FRN) pada awal bulan ini. Penunjukan tersebut mengonfirmasi dugaan publik bahwa mantan kepala negara itu bekerja sama dengan kelompok pemberontak M23, yang tahun lalu menguasai sebagian besar wilayah timur Republik Demokratik Kongo, termasuk kota Goma dan Bukavu.
Pengumuman ini memicu kejut di negara yang kaya akan sumber daya mineral penting untuk pembuatan ponsel dan baterai kendaraan listrik tersebut. Bagi Kabila, aliansi ini menjadi jalur potensial untuk kembali meraih kekuasaan yang hilang. Sementara itu, bagi M23, kehadiran Kabila mendatangkan pengalaman serta jaringan dari seorang mantan pemimpin yang selama ini belum memiliki legitimasi nasional yang luas.
Analis kebijakan Henry-Pacifique Mayala mengatakan kepada BBC News bahwa Kabila tidak memiliki banyak pilihan lain untuk memulihkan pengaruh politiknya. Mayala menduga Kabila telah mengantongi jaminan yang cukup mengingat ia kini menghadapi vonis hukuman mati in absentia atas tuduhan pengkhianatan serta sanksi Amerika Serikat akibat dugaan dukungannya terhadap M23. Kekuatan militer M23 dinilai dapat memberikan daya tawar lebih besar bagi Kabila dalam negosiasi masa depan dengan pemerintah.
Dinamika Politik dan Tuduhan Otoritarianisme
Keterlibatan Kabila menimbulkan pertanyaan apakah konflik dapat meluas ke luar wilayah timur, mengingat jaringan politiknya dapat memperluas jangkauan pemberontakan. Dalam wawancara dengan kelompok riset Conspiracy Trackers Great Lakes (CTGL), Kabila menyamakan Presiden Félix Tshisekedi dengan mendiang Mobutu Sese Seko dan menuding pemerintah menggunakan hukuman mati untuk mengintimidasi warga sipil, politisi, serta militer.
Di sisi lain, koalisi partai oposisi C64 menolak untuk mendukung pemberontakan Kabila dan memilih menempuh jalur dialog langsung dengan Tshisekedi serta Kabila. Analis International Crisis Group Richard Moncrieff menilai Presiden Tshisekedi masih memegang keunggulan besar karena menguasai sistem politik dan militer serta mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat.
Tshisekedi sendiri memberikan tanggapan keras atas penunjukan Kabila sebagai pemimpin FRN. “Dalam pandangan saya, ini adalah bukti sederhana bahwa ia tidak pernah mencintai negeri ini, apalagi para penduduknya,” ujar Tshisekedi pekan lalu.
Hubungan Masa Lalu dan Hubungan dengan Rwanda
Hubungan antara Kabila dan Tshisekedi bermula dari perjanjian pembagian kekuasaan setelah pemilihan umum 2018 yang dimenangkan Tshisekedi. Meskipun demikian, aliansi tersebut retak pada Desember 2020 ketika Tshisekedi berupaya mematahkan dominasi parlementer Kabila, yang kemudian berujung pada pengasingan mandiri Kabila ke Afrika Selatan sebelum kembali ke Kongo pada tahun 2025.
Aspek lain yang menjadi sorotan adalah hubungan Kabila dengan Presiden Rwanda Paul Kagame. Menurut Alex Adams dari European Council on Foreign Relations, penunjukan Kabila dapat menyelaraskan kepentingannya dengan Kagame, meskipun tujuan mereka berbeda. Analis Mayala menambahkan bahwa kehadiran Kabila dapat membantu Rwanda menangkis tuduhan intervensi asing karena pemberontakan tersebut kini dipimpin oleh mantan presiden Kongo.
Di tengah situasi konflik yang terus berlanjut meskipun ada kesepakatan damai yang dimediasi oleh Donald Trump tahun lalu, pemilihan umum dijadwalkan berlangsung pada tahun 2028. Namun, pemerintah telah memperingatkan bahwa pertempuran di wilayah timur berpotensi menunda agenda pemilu tersebut.
Sumber: BBC News
