Nasib misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sahara Barat berada di ambang ketidakpastian setelah Rusia dan Amerika Serikat saling memveto rancangan resolusi perpanjangan mandat yang telah berjalan lebih dari tiga dekade. Kebuntuan tersebut terjadi hanya satu hari sebelum masa tugas misi tersebut berakhir.
Kebuntuan Resolusi di Dewan Keamanan PBB
Misi perdamaian yang dikenal sebagai MINURSO didirikan pada tahun 1991 untuk mengawasi rencana penyelesaian serta gencatan senjata antara Maroko dan Front Polisario yang pro-kemerdekaan dalam sengketa wilayah selama setengah abad. Maroko menganggap Sahara Barat yang kaya mineral sebagai wilayah kedaulatannya, sementara Front Polisario yang didukung Aljazair berupaya mendirikan negara merdeka bernama Republik Sahrawi.
Dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat mengajukan draf resolusi untuk memperpanjang mandat selama satu tahun dengan menjadikan rencana otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar negosiasi dan memangkas komponen militer misi tersebut. Draf usulan AS juga berencana mengubah nama pasukan penjaga perdamaian dari MINURSO menjadi MINUSO dengan menghapus huruf ‘R’ yang merujuk pada referendum penentuan nasib sendiri.
Rancangan resolusi AS tersebut ditolak melalui veto oleh Rusia yang mengkritiknya sebagai pendekatan sepihak, meskipun didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB dan tiga suara abstain. Wakil tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan bahwa dewan tidak boleh secara otomatis menentukan masalah kedaulatan.
“Kami menekankan fakta bahwa Dewan Keamanan tidak dapat secara otomatis menentukan terlebih dahulu masalah yang berkaitan dengan kedaulatan,” ujar Vassily Nebenzia seperti dilaporkan Deutsche Welle.
“Dewan Keamanan tidak boleh memberikan restu pada pendekatan sepihak seperti itu. Oleh karena itu kami terpaksa memblokir adopsi draf tersebut,” tambahnya.
Amerika Serikat kemudian menggunakan hak vetonya untuk memblokir draf tandingan dari Rusia yang mengusulkan pembaruan mandat misi selama satu tahun dengan tetap mempertahankan ketentuan yang sama seperti sebelumnya.
“Sayangnya, beberapa anggota Dewan ini telah menggunakan veto mereka untuk mempertahankan huruf ‘R’ untuk referendum dalam nama misi, meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah tidak bersiap untuk mengadakan pemungutan suara semacam itu selama beberapa dekade,” kata perwakilan AS untuk PBB, Michael Waltz, usai pemungutan suara.
Tanggapan Pihak yang Berkonflik
Istana Kerajaan Maroko menyambut baik kegagalan perpanjangan misi penjaga perdamaian tersebut dan menyatakan bahwa hal itu seharusnya menandai berakhirnya keterlibatan Dewan Keamanan serta penghapusan isu tersebut dari agenda mereka.
Sementara itu, perwakilan Front Polisario untuk PBB, Sidi Omar, menyampaikan terima kasih kepada Rusia karena memveto resolusi AS yang dinilainya dapat merusak kebebasan masyarakat Sahrawi dalam menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.
Sumber: Deutsche Welle
