Senator AS Salahkan Bantuan Militer atas Penindasan Pers Mesir

Seorang senator senior dari Partai Demokrat menuding keputusan pemerintahan Amerika Serikat untuk menghapus syarat hak hak asasi manusia pada bantuan militer telah memicu penindasan terhadap jurnalis independen di Mesir. Senator Chris Murphy menyatakan bahwa pemerintah AS telah meninggalkan rakyat Mesir setelah mencabut pembatasan dana pertahanan senilai lebih dari 300 juta dolar AS.

Kaitan Bantuan Militer dan Penangkapan Jurnalis

Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, serangkaian penangkapan menimpa para jurnalis yang bekerja di dua media independen tersisa di Mesir, sebuah negara di mana surat kabar dan stasiun televisi berada di bawah kendali ketat otoritas. Berbicara di Middle East Institute di Washington, Murphy menegaskan dirinya yakin bahwa pencairan dana tersebut berhubungan langsung dengan aksi penindasan.

Menurut Murphy, begitu dana tersebut cair, tindakan represif langsung dimulai dengan cara yang sangat menghancurkan, sekaligus memupus harapan bangkitnya oposisi politik yang bermakna di Mesir. Baru-baru ini, sebuah pengadilan di Kairo memerintahkan penutupan situs berita Mada Masr dan menjatuhkan denda kepada pemimpin redaksinya, Lina Attalah, yang dikecam Amnesty International sebagai pukulan telak bagi kebebasan pers.

Sebelumnya pada bulan yang sama, aparat keamanan juga menangkap enam jurnalis dari platform pemeriksa fakta independen Matsda2sh atas tuduhan berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang telah dilarang. Kedutaan Besar Mesir di Washington tidak memberikan tanggapan ketika dimintai komentar terkait masalah ini.

Kebijakan Bantuan AS dan Keamanan Regional

Pemerintah AS memberikan bantuan senilai 1,3 miliar poundsterling atau sekitar 1,73 miliar dolar AS setiap tahun kepada Kairo, menjadikan negara tersebut salah satu penerima bantuan militer terbesar di dunia. Hukum AS sebenarnya memungkinkan penahanan dana hingga 320 juta poundsterling dengan syarat Mesir memenuhi ketentuan demokrasi dan hak asasi manusia, namun aturan tersebut dapat dikesampingkan atas dasar keamanan nasional.

Dalam surat yang ditujukan kepada berbagai komite kongres, Menteri Luar Negeri Marco Rubio memutuskan untuk mengabaikan syarat hak asasi manusia pada bantuan militer sebesar 320 juta dolar AS pada bulan September lalu. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan peran Mesir dalam membantu mediasi antara AS dan Iran, serta pentingnya kerja sama keamanan regional setelah operasi militer AS.

Departemen Luar Negeri AS menyampaikan kepada BBC bahwa pengecualian syarat tersebut diberikan karena arti penting Mesir bagi kepentingan keamanan nasional serta kerja sama keamanan yang konkrit. Langkah Rubio ini mengikuti kebijakan serupa yang diambil oleh pemerintahan Biden pada tahun 2024 ketika mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga mencairkan bantuan penuh demi mengharapkan peran Mesir dalam memediasi perang di Gaza.

Dampak Hubungan Internasional

Mesir tetap menjadi sekutu dekat kawasan bagi Amerika Serikat meskipun kelompok hak asasi manusia melaporkan terjadinya berbagai pelanggaran luas di bawah pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa. Di sisi lain, Sisi membantah keberadaan tahanan politik di negaranya dan menegaskan bahwa stabilitas serta keamanan adalah prioritas utama.

Organisasi Reporters Without Borders menempatkan Mesir sebagai salah satu negara penahan jurnalis terbanyak di dunia. Timothy E Kaldas selaku Wakil Direktur Tahrir Institute for Middle East Policy menyatakan kepada BBC bahwa hukuman terhadap Lina Attalah dan penutupan Mada Masr menunjukkan eskalasi penekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan pers.

Kaldas menilai bahwa Amerika Serikat bersama Uni Eropa telah memprioritaskan hubungan strategis di atas penegakan hak asasi manusia dan aturan hukum, sehingga memberikan rasa kebal hukum kepada pihak berwenang Mesir. Pengiriman sinyal dari kedua sisi Atlantik tersebut membuat otoritas Mesir terus menguji batas toleransi tanpa menghadapi penolakan yang tegas.