General Motors (GM) menyetujui pembayaran ganti rugi sebesar 220 juta dolar AS kepada 35 negara bagian dan District of Columbia di Amerika Serikat. Kesepakatan ini mengakhiri gugatan hukum atas dugaan penjualan data lokasi dan kebiasaan mengemudi konsumen secara rahasia melalui program Smart Driver dari tahun 2016 hingga 2024.
Kasus ini mencuat setelah investigasi The New York Times pada 2024 mengungkapkan bahwa data pengemudi dijual kepada broker data dan digunakan perusahaan asuransi untuk menentukan tarif premi. Akibat praktik tersebut, sejumlah pengemudi mengalami lonjakan biaya asuransi, dengan salah satu pemilik kendaraan melaporkan kenaikan premi hingga 22 persen berdasarkan informasi yang dipasok produsen mobil tersebut.
Jaksa Agung Maryland, Anthony G. Brown, menegaskan bahwa tindakan produsen kendaraan tersebut telah melanggar privasi konsumen demi mengejar keuntungan. Menurutnya, penyelesaian hukum ini memastikan GM tidak lagi dapat mengabaikan hak privasi masyarakat demi kepentingan finansial perusahaan.
Penyelesaian Hukum dan Tanggapan GM
Setelah pengumpulan data tersebut dinilai sebagai bentuk pengintaian, GM menghentikan program Smart Driver pada 2024. Selanjutnya pada 2025, GM menyetujui kesepakatan dengan Federal Trade Commission (FTC) terkait data lokasi Smart Driver dan OnStar, yang mencakup larangan menjual data pengemudi selama lima tahun.
Dalam pernyataan tertulis melalui email kepada CNET, juru bicara GM menjelaskan bahwa perusahaan telah memperketat praktik perlindungan data sejak menghentikan layanan Smart Driver. GM menyatakan telah menyederhanakan pernyataan privasi di Amerika Serikat, menyediakan Pusat Privasi bagi konsumen, serta meningkatkan kontrol internal terhadap data kendaraan terhubung.
Risiko Privasi pada Industri Otomotif
Kasus ini menyoroti transformasi kendaraan modern yang kini berfungsi layaknya komputer berjalan dengan mengumpulkan beragam informasi sensitif pengemudi. Mitra teknologi di CM Law sekaligus mantan penasihat umum Cox Automotive, Peter Cassat, menilai kasus GM sebagai yang terbesar, namun menegaskan bahwa pengumpulan dan penjualan data mengemudi sebenarnya sudah menjadi norma di industri otomotif.
Cassat menambahkan bahwa keputusan penyelesaian ini memberi acuan baru bagi para regulator di berbagai negara bagian untuk meningkatkan pengawasan. Menurutnya, pabrikan kendaraan ke depan harus meminta izin persetujuan pengemudi secara jelas fitur demi fitur, bukan hanya menyediakan kotak centang persetujuan umum.
Sementara itu, arsitek keamanan senior dari perusahaan keamanan data Protegrity, Clyde Williamson, menyarankan pengemudi untuk lebih waspada terhadap fitur konektivitas kendaraan. Ia mengimbau pemilik mobil untuk menolak pembagian data yang tidak mendesak, memeriksa Laporan Pengungkapan Konsumen, serta mematikan modem bawaan kendaraan jika memungkinkan guna melindungi privasi pengemudi.
Sumber: News – CNET
