Manchester City terancam mendapat sanksi berat akibat pelanggaran aturan Financial Fair Play (FFP) Premier League. Meski demikian, pakar keuangan menilai potensi hukuman ganda berupa pengurangan poin dan larangan transfer merupakan langkah yang terlalu berlebihan.
Ancaman Pengurangan 50 Poin
Bulan lalu, Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 tuduhan pelanggaran regulasi keuangan Liga Inggris yang berlangsung antara tahun 2009 hingga 2018. Sebagian dari tuduhan tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan klub dalam proses pemeriksaan. Pihak Manchester City terus menegaskan tidak bersalah dan telah mengajukan banding atas keputusan awal tersebut.
Klub mengklaim memiliki bukti kuat untuk membersihkan nama mereka, meskipun dituduh membuat laporan keuangan palsu senilai sekitar 900 juta poundsterling untuk mempercepat pertumbuhan klub di lapangan. Apabila upaya banding gagal, Manchester City dapat menghadapi berbagai sanksi, mulai dari denda besar, larangan transfer, pengurangan poin, dikeluarkan dari liga, hingga pencabutan gelar juara Premier League.
Sebuah laporan dari Football Insider menyebutkan bahwa hukuman yang diperkirakan akan dijatuhkan adalah pengurangan 50 poin. Sanksi ini dapat menyeret klub ke dalam persaingan menghindari degradasi dari Premier League musim ini.
Dampak Sanksi Ganda Bagi Manajemen Klub
Mantan penasihat keuangan Manchester City, Stefan Borson, menjelaskan alasan mengapa kombinasi pengurangan poin dan embargo transfer dinilai tidak realistis. Kepada Football Insider, Borson menuturkan bahwa skenario hukuman ganda tersebut sangat memberatkan klub.
Borson menjelaskan bahwa apabila Manchester City sampai terdegradasi, klub secara otomatis harus mengurangi beban gaji dengan menjual sejumlah pemain. Jika sanksi embargo transfer diterapkan secara bersamaan, klub tidak akan bisa mendatangkan pemain baru dan terpaksa mengandalkan pemain akademi muda.
Ia menilai kombinasi sanksi tersebut sangat kecil kemungkinannya untuk diterapkan, meskipun secara teoritis tetap memungkinkan. Menurut Borson, pihak otoritas harus mempertimbangkan keseimbangan dalam menyelaraskan dua jenis hukuman tersebut.
