Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut penyelidikan independen setelah seorang stafnya meninggal dunia dalam masa penahanan oleh kelompok Houthi di Yaman. Korban bernama Mohammad el-Shami tersebut merupakan pegawai Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).
Tuntutan Transparansi dan Penyelidikan
Menurut pernyataan PBB pada Sabtu, el-Shami telah meninggal dunia lebih dari sebulan yang lalu, namun pihak keluarga baru diberi tahu belum lama ini. Kelompok Houthi tidak menjelaskan penyebab kematian korban, padahal keluarganya berhak mengetahui kebenaran tersebut, ujar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk.
Volker Turk menuntut transparansi penuh dari otoritas Houthi serta penyelidikan yang mendesak, independen, dan menyeluruh mengenai kematian el-Shami. Ia juga menyatakan keprihatinan mendalam terhadap tujuh staf OHCHR lainnya yang turut ditahan bersama korban dan masih disekap, seraya kembali menyerukan pembebasan mereka secara langsung dan tanpa syarat.
Dalam pernyataan terpisah pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut atas kematian el-Shami dan mendukung seruan Turk untuk melakukan investigasi. Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang berupaya mendesak kelompok tersebut untuk memberikan jawaban mengenai kronologi kematian korban.
Gelombang Penahanan Staf Kemanusiaan
El-Shami ditahan secara sewenang-wenang oleh pihak Houthi sejak Juni 2024 bersama lebih dari 60 orang lainnya yang bekerja untuk PBB dan lembaga swadaya masyarakat. Kelompok tersebut menuduh mereka sebagai bagian dari jaringan mata-mata Amerika Serikat dan Israel.
Kematian el-Shami menjadikan dirinya sebagai pegawai PBB kedua yang meninggal dalam tahanan Houthi, setelah sebelumnya seorang staf Program Pangan Dunia (WFP) wafat pada Februari 2025. Secara keseluruhan, kelompok Houthi telah menahan sebanyak 72 staf PBB dan pekerja LSM.
Kelompok pemberontak tersebut sebelumnya sempat memamerkan beberapa tahanan melalui saluran televisi dengan menuding mereka sebagai kolaborator intelijen Barat dan Israel. PBB sendiri telah menghentikan operasional di sejumlah wilayah yang dikuasai Houthi sejak Februari 2025 akibat kekhawatiran terhadap keselamatan pegawai mereka, menyusul pembebasan seorang pekerja WFP pada 6 Oktober setelah sempat ditahan secara sewenang-wenang oleh kelompok yang didukung Iran tersebut.
