Mantan Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, menilai bahwa masa depan Britania Raya seharusnya berada di dalam Uni Eropa. Ia menganggap keputusan keluar dari blok tersebut atau Brexit telah membuat Inggris menjadi lebih miskin, lemah, dan kurang aman.
Pernyataan tersebut menjadi intervensi politik utama pertama Reeves sejak meninggalkan jajaran Kementerian Keuangan (Treasury). Seperti dilaporkan BBC News, Reeves menyambut baik perdebatan mengenai arah hubungan Inggris dengan Eropa di masa depan.
Dorongan Kerja Sama dengan Uni Eropa
Dalam tulisannya di media Sunday Times, Reeves menyebut bahwa para pejabat di Kementerian Keuangan memahami pandangannya yang meyakini masa depan Britania berada di Uni Eropa. Meski demikian, ia menekankan bahwa pihak-pihak yang mendukung Inggris untuk bergabung kembali harus mampu memberikan argumen yang kuat, membuktikan manfaat yang nyata, serta mengambil langkah-langkah yang tepat.
Reeves berharap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Inggris-UE mendatang dapat mengonfirmasi skema mobilitas pemuda yang telah ia perjuangkan sejak masih menjabat. Selain itu, ia menginginkan adanya kemajuan menuju keikutsertaan Inggris dalam skema Security Action for Europe (SAFE).
Skema SAFE yang diluncurkan pada Maret lalu merupakan bagian dari upaya Uni Eropa untuk memperkuat persenjataan setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina. Kesepakatan pertahanan yang disetujui pada Mei lalu juga telah membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan pertahanan yang berbasis di Inggris untuk terlibat dalam proyek yang didanai skema tersebut.
Dinamika Politik Dalam Negeri
Pernyataan Reeves ini mengemuka di tengah perbedaan pandangan di lingkaran politik Inggris. Pada Pemilu 2024, manifesto Partai Buruh menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berada di luar Uni Eropa dan memaksimalkan potensi Brexit, serta menutup peluang kembalinya kebebasan bergerak, pasar tunggal, maupun serikat pabean.
Namun, Perdana Menteri Andy Burnham menyatakan perlunya diskusi yang jujur mengenai bentuk hubungan di masa mendatang. Burnham menegaskan bahwa setiap perubahan hubungan dengan Uni Eropa memerlukan mandat melalui pemilihan umum, yang dijadwalkan paling lambat berlangsung pada 2029.
Di sisi lain, Partai Konservatif menyatakan tidak ada keinginan untuk mengulang kembali perdebatan mengenai Brexit. Sementara itu, Nigel Farage dari partai Reform UK menegaskan bahwa tidak ada mandat rakyat untuk mengejar hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa.
Dalam tulisannya di Sunday Times, Reeves juga membela rekam jejaknya selama memimpin Kementerian Keuangan. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih berani dalam membangun proyek-proyek infrastruktur besar serta bersikap realistis terhadap risiko dan manfaat yang dibawa oleh kecerdasan buatan bagi perekonomian maju.
Sumber: BBC News
