Pemerintah Negara Bagian Virginia dan District of Columbia (D.C.) resmi mengajukan gugatan hukum pada Sabtu untuk menghentikan proyek pembangunan monumen gerbang kemenangan yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berkas gugatan setebal 45 halaman tersebut didaftarkan di Pengadilan Distrik AS untuk District of Columbia.
Seperti dilaporkan NPR, Jaksa Agung Virginia Jay Jones dan Jaksa Agung D.C. Brian Schwalb menilai proyek monumen setinggi 250 kaki atau sekitar 76 meter tersebut terang-terangan melanggar hukum. Rencana rancangan struktur raksasa ini pertama kali diumumkan oleh pemerintahan Trump pada Oktober 2025.
Dampak Lalu Lintas dan Alasan Gugatan
Kedua jaksa agung menyebutkan bahwa proses konstruksi yang berpotensi dimulai pada pekan depan dapat menimbulkan kerugian permanen bagi wilayah D.C. maupun Virginia. Salah satu dampak langsung yang disorot adalah gangguan arus lalu lintas yang menghubungkan kedua kawasan tersebut.
Monumen gerbang tersebut direncanakan berdiri di antara Pemakaman Nasional Arlington dan Lincoln Memorial. Ukuran tingginya diperkirakan mencapai dua kali lipat dari monumen penghormatan bagi Presiden ke-16 AS tersebut.
Dalam dokumen gugatan, kedua yurisdiksi menyatakan harus mengambil langkah penanganan yang memakan biaya besar secara mendadak. Biaya tersebut dinilai tidak dapat dipulihkan karena pihak tergugat menolak berdiskusi secara memadai dan terkesan terburu-buru dalam meloloskan izin proyek.
Tanggapan dan Rencana Proyek
NPR telah berupaya meminta tanggapan dari Gedung Putih dan Departemen Dalam Negeri AS terkait gugatan ini pada Sabtu, namun belum menerima jawaban.
Donald Trump sebelumnya sempat membela rancangan gerbang tersebut dengan menyebutnya sebagai kompleks militer yang dapat menampung persenjataan serta penembak jitu. Namun, dokumen rencana terbaru yang akan ditinjau oleh Komisi Perencanaan Ibu Kota Nasional tidak mencantumkan elemen militer tersebut.
Menanggapi permohonan perintah penghentian sementara, Hakim Pengadilan Distrik AS Tanya Chutkin memerintahkan kedua belah pihak untuk berdiskusi. Hakim meminta mereka menyepakati jadwal penyerahan berkas argumen hukum paling lambat Sabtu malam waktu setempat.
Sumber: NPR Topics: News
