Daftar Isi
Ribuan buruh garmen di Bangladesh turun ke jalan untuk menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi lebih dari dua kali lipat dari penghasilan saat ini. Aksi protes tersebut meluas, berujung bentrokan dengan aparat keamanan, pemblokiran jalan raya, hingga pembakaran kendaraan polisi.
Tuntutan Kenaikan Upah dan Bentrokan di Lapangan
Seperti dilaporkan AFP pada Senin (2/11/2026), ratusan buruh di Gazipur, sebelah utara ibu kota Dhaka, memblokir Jalan Raya Dhaka-Tangail dan merusak sejumlah kendaraan. Massa dalam jumlah besar juga berkumpul di distrik Mirpur, sementara polisi berupaya membubarkan demonstran menggunakan gas air mata di tengah aksi pembakaran kendaraan kepolisian.
Kerusuhan pecah meskipun pemerintah sehari sebelumnya telah mengumumkan rencana pembentukan dewan pengupahan guna meninjau upah minimum di sektor garmen yang menyerap jutaan pekerja dan menopang pendapatan ekspor negara. Kendati demikian, para pemimpin buruh menilai langkah tersebut belum menjawab persoalan di tengah lonjakan inflasi dan biaya rumah tangga.
Para pekerja menuntut upah bulanan sebesar 30.000 taka atau sekitar US$241, yang merupakan kenaikan 140 persen dari penghasilan saat ini yang berada di kisaran 13.000 taka per bulan menurut keterangan Kalpona Akter dari Bangladesh Center for Workers Solidarity.
Di Ashulia, kawasan pinggiran Dhaka yang menjadi pusat pabrik-pabrik besar, aparat kepolisian menembakkan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan massa. Situasi di lokasi tersebut diwarnai aksi kejar-kejaran, di mana demonstran berlari ke gang-gang sempit untuk menghindari aparat.
Seorang warga setempat bernama Kamona, 24 tahun, menuturkan bahwa gas air mata bahkan ditembakkan hingga ke dalam kompleks tempat tinggalnya. Petugas tidak memperdulikan keselamatan anak-anak di permukiman padat tersebut.
Kondisi Ekonomi dan Suara Pekerja
Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari menjadi pemicu utama kemarahan para buruh. Mamum, seorang pekerja pabrik berusia 28 tahun, menyatakan bahwa harga pangan, gas untuk memasak, dan tagihan listrik mengalami lonjakan terus-menerus sehingga pemerintah harus menurunkan harga kebutuhan pokok atau menaikkan upah mereka.
Senada dengan hal tersebut, operator mesin berusia 24 tahun bernama Sharmin menegaskan bahwa para pekerja merupakan pihak yang membuat roda perekonomian negara terus berputar sehingga pemerintah wajib mendengarkan tuntutan mereka.
Negara berpenduduk sekitar 170 juta jiwa tersebut merupakan eksportir pakaian terbesar kedua di dunia setelah China yang memasok merek-merek internasional besar. Perwakilan industri mencatat pekerja dari sedikitnya 529 pabrik di Dhaka dan wilayah sekitarnya seperti Savar, Ashulia, Jirani, dan Gazipur telah meninggalkan tempat kerja mereka sejak hari Minggu.
Asosiasi utama produsen garmen dan pakaian rajut Bangladesh, berdasarkan laporan kantor berita pemerintah BSS pada Senin, memperingatkan bahwa gejolak yang berkepanjangan berpotensi mengganggu proses produksi, menunda pengiriman ekspor, serta memengaruhi komitmen negara kepada pembeli internasional.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ekota Garments Sramik Federation, Kamrul Hasan, mengatakan kepada AFP bahwa sejumlah pemimpin buruh memilih untuk bersembunyi karena situasi yang semakin tidak terkendali. Pihaknya awalnya tidak menduga terjadi kerusuhan mengingat dewan pengupahan telah dibentuk, namun para pekerja tetap memprotes masalah upah yang belum tuntas.
Respons Pemerintah dan Tindakan Tegas
Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed memberikan peringatan keras usai melakukan pertemuan dengan para pemimpin industri pada Senin, menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aksi protes tersebut. Siapa pun yang terlibat dalam kegiatan melanggar hukum dan konspirasi berkedok gerakan buruh akan ditindak dengan tangan besi, ujarnya.
Ahmed sebelumnya menyampaikan bahwa Perdana Menteri Tarique Rahman telah memberikan instruksi dalam rapat kabinet darurat pada Minggu malam agar pemerintah memastikan hak-hak pekerja terlindungi serta taraf hidup mereka meningkat. Kepala pemerintahan Bangladesh itu juga meminta kegiatan produksi dan ekspor tetap berjalan tanpa gangguan.
