Kemenangan Pengadilan Beri Harapan Akses Pantai Publik Jamaika

Putusan pengadilan baru-baru ini memberikan harapan bagi para aktivis lingkungan di Jamaika yang memperjuangkan akses pantai untuk umum. Perjuangan ini menentang model pariwisata yang dinilai merugikan warga lokal dan membatasi ruang publik demi pembangunan resor mewah.

Dukungan Internasional dan Kemenangan Hukum

Perenang maraton asal Australia, Eva Buzo, baru saja menyelesaikan renang melelahkan selama hampir 11 jam menuju Pantai One Man di Montego Bay. Kedatangannya disambut meriah oleh para pendukung yang meneriakkan seruan pantai gratis untuk publik.

Buzo menyatakan bahwa dirinya senang dapat mendukung upaya Jamaica Beach Birthright Environmental Movement (Jabbem) dan pihak lain yang berjuang mempertahankan hak akses pantai. Menurutnya, privatisasi pantai merupakan warisan kolonial dan hak masyarakat kini semakin terancam.

Bagi Jabbem, momen penting bulan ini adalah kemenangan langka di pengadilan terkait undang-undang era kolonial tahun 1956. Undang-undang Pengendalian Pantai tersebut memberikan kepemilikan dasar laut dan garis pantai kepada negara, yang selama ini dimanfaatkan pemerintah untuk membatasi akses warga dan menjual garis pantai kepada pengusaha hotel mewah.

Pengadilan mengeluarkan perintah injunksi yang mencegah pemerintah terus membatasi akses ke Little Dunn’s River di St Ann sementara proses hukum masih berjalan. Pendiri Jabbem, Devon Taylor, menyebut keputusan tersebut menunjukkan kekuatan kasus yang mereka ajukan.

Wilbourn Carr yang berusia 73 tahun, seorang warga yang turut memperjuangkan akses pantai di paroki Portland, menyatakan bahwa injunksi sementara tersebut memicu harapan bagi kasus-kasus serupa di berbagai wilayah Jamaika. Pemerintah Jamaika sendiri menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Tanggapan Pemerintah dan Kritik Aktivis

Menteri Lingkungan Hidup Matthew Samuda menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk melakukan aksi protes. Ia berpendapat bahwa pemerintah berupaya melindungi investasi pariwisata yang krusial sekaligus menjaga keamanan masyarakat dari tindak kriminal, sembari memperbaiki akses pantai melalui undang-undang baru dan investasi ruang rekreasi komunitas.

Menurut Samuda, pembatasan akses di Little Dunn’s River dilakukan setelah terjadinya peristiwa pembunuhan demi alasan keamanan dan pengelolaan yang terstruktur. Ia juga menyebut pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar dan sumber pendapatan bagi hampir 200.000 warga Jamaika, serta menuding para aktivis memposisikan industri tersebut sebagai musuh.

Sebaliknya, Taylor menolak argumen pencegahan kejahatan sebagai alasan penutupan pantai dan menyebut tindakan tersebut sebagai hukuman kolektif yang ilegal bagi warga Jamaika. Arsitek asal Inggris yang tinggal di Jamaika sekaligus koordinator komunitas Jabbem di St Ann, Paul Roberts, menilai klaim pemerintah bahwa warga tidak dapat dipercaya adalah hal yang keliru.

Para aktivis menegaskan bahwa mereka tidak menentang hotel, melainkan menolak model pariwisata perkebunan yang mengeksploitasi tenaga kerja murah dan merusak lingkungan. Buzo menambahkan bahwa akses terhadap ruang publik bersama merupakan isu hak asasi manusia, merujuk pada negara seperti Australia dan Barbados yang mampu menjaga akses pantai publik berdampingan dengan industri pariwisata yang berkembang.

Perjuangan Berkelanjutan untuk Akses Pantai

Samuda beralasan bahwa kondisi Jamaika berbeda karena pernah menjadi salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, serta sebagian besar garis pantainya bersifat berbatu dengan hanya sebagian kecil yang dikategorikan sebagai pantai. Jabbem tetap menuntut akses pantai yang penuh, bebas, dan tanpa batas, karena banyak keluarga terkendala oleh biaya masuk yang tinggi serta larangan membawa makanan dari luar.

Koordinator komunitas Jabbem wilayah barat, Monique Christie, berpendapat bahwa wisatawan justru dirugikan ketika dipisahkan dari komunitas lokal yang menawarkan kehangatan keramahan. Kepala Eksekutif Jamaica Environment Trust, Theresa Rodriguez-Moodie, menyatakan bahwa persoalan kepemilikan ruang publik semakin rumit dan membuat warga merasa terpinggirkan.

Meskipun Perdana Menteri Andrew Holness telah mengusulkan kebijakan pengelolaan dan akses pantai untuk memodernisasi undang-undang pada bulan Maret lalu, para aktivis menilai kebijakan tersebut masih menyisakan pembatasan yang tidak dapat diterima. Taylor menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti hingga undang-undang tersebut dihapuskan dan hak-hak fundamental warga dikembalikan.